Banyuwangi, jurnalkota.online
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya dengan mengunjungi Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
Usai melakukan silaturahmi dan melantik Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau Yogyakarta (IPMKR) Yogyakarta, Ansar Ahmad langsung bertolak menuju Banyuwangi, Senin (7/2/2021).
Selama di Banyuwangi, kunjungan kerja Gubernur Kepri dan rombongan berfokus untuk melakukan studi banding terkait keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP).
Ansar Ahmad bermaksud MPP yang telah berjalan dengan sangat baik di Banyuwangi dapat direplikasi dan diterapkan di Provinsi Kepri.
Secara lugas Ansar Ahmad mengatakan, jika di tahun kedua periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina, akan semakin memperkuat pelayanan publik untuk penataan penyelenggaraan pemerintahan dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kita mau melihat langsung, karena Banyuwangi sudah terbukti jadi percontohan pelayanan publik. Nantinya, kita akan buat juga seperti ini di Kepri. Dan kita sesuaikan juga dengan karakteristik daerah kita,” ujar Ansar Ahmad.
Dengan kondisi geografis Kepri yang terdiri dari pulau-pulau, MPP yang terintegrasi dengan konektivitas digital akan semakin memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi ataupun perizinan.
MPP ini juga akan melengkapi prioritas Gubernur Kepri untuk menggencarkan investasi di Kepri melalui kemudahan pelayanan perizinan.
Menurut Ansar Ahmad, dirinya sebagai pembina dari kepala daerah kabupaten dan kota wajib mendorong setiap kabupaten dan kota di Kepri untuk semakin memperkuat pelayanan publik dengan inovasi-inovasi yang telah terbukti berhasil seperti MPP.
“Kita akan dorong supaya usai dari sini semua kabupaten dan kota di Kepri secara bertahap punya MPP, seperti di Banyuwangi ini,” kata Ansar Ahmad.
Bahkan, Ansar Ahmad juga turut membawa para kepala daerah di Kepri dalam kunjungannya ke Banyuwangi.
Adapun kepala daerah yang mendampingi Gubernur Kepri adalah Bupati Karimun Aunur Rafiq, Bupati Lingga Muhammad Nizar, Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Wan Zuhendra dan Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda. Turut serta juga Ketua TP-PKK Kepri Dewi Kumalasari.
Ansar Ahmad melanjutkan, MPP akan mengedepankan prinsip keterbukaan dan transparansi. Karena itu, MPP akan mampu menghindari masyarakat dari pungutan liar, sebab pembayaran dilakukan secara elektronik.
MPP di Banyuwangi pertama kali bediri pada tahun 2017. MPP Banyuwangi telah melayani 199 jenis pelayanan kepada masyarakat dalam satu atap, dimana terdapat 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Daerah dan 12 BUMN/K/L.
Mulai administrasi kependudukan seperti Akte Kelahiran, Kematian, Kartu Identitas Anak, KTP; beragam jenis izin usaha, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pelayanan izin terkait kendaraan, perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), hingga pembayaran retribusi daerah, nikah, haji, pelayanan pertanahan dan sebagainya.
Selain MPP, Ansar Ahmad dalam kunjungannya ke Banyuwangi juga mempelajari berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi, seperti Program SMART Kampung.
Program Smart Kampung digagas salah satunya untuk mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa.
Sejumlah urusan kependudukan bisa diselesaikan dengan Smart Kampung, seperti Surat Pernyataan Miskin (SPM) untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.
Smart Kampung ini menjadikan balai desa sebagai pusat aktivitas warga. Desa di Banyuwangi juga telah menjalankan e-village budgeting yang mensinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten.
“Saya sangat kagum melihat berbagai inovasi yang digagas Pemda Banyuwangi. Saya yakin, jika ini dikerjakan secara serius di Kepri maka masyarakat akan sangat terbantu dan kemajuan daerah bisa kita wujudkan dengan cepat,” pungkas Ansar Ahmad.
Editor: Antoni