Batam, jurnalkota.id
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan, bahwa potensi sumber daya laut melalui labuh jangkar, harus ditingkatkan terus. Supaya meningkat, tentu dengan menerapkan pengelolaan yang transparan, efektif, efisien serta akuntabel.
“Pemprov Kepri dengan dukungan semua pihak terus melakukan optimalisasi pengelolaan dan pengawalan, terkait Sumber Daya Alam (SDA) di laut. Kita akan melakukan strategi lay up labuh jangkar guna optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Ansar Ahmad saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Kepri, bertempat di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepri di Sekupang, Kota Batam, Selasa (25/5/2021).
Rakor kali ini mengangkat tema “Pengawasan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Kepulauan Riau” Strategi Pengawasan Labuh Jangkar Lay Up Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Adli Daerah di Kepri.
Ansar Ahmad mengatakan, bahwa pengelolaan dengan menerapkan sistem transparan, akuntable inilah akan menjamin pengelolaan PAD Kepri bisa terus meningkat setiap tahunnya. Dari rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatan, setiap tahun terus mengalami peningkatan. Terakhir di tahun 2020 rasio kotribusi PAD sebesar 34,05 persen atau Rp1,2 triliun.
Ansar Ahmad mengapresiasi peran BPKP Provinsi Kepri yang telah melaksanakan pengawalan atas akuntabilitas keuangan daerah di wilayah Kepri. Pihaknya berharap, peningkatan PAD yang lahir dari pengelolaan secara akuntabel, akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara, Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK BPKP, Iwan Taufik Purwanto menekankan, bahwa dalam rangka peningkatan ruang fiskal melalui optimalisasi PAD yang bersumber dari SDA Laut Kepri, diperlukan sinergi dan strategi pengawasan khusus dengan Pemerintah Daerah dalam mengawal program prioritas pusat dan daerah.
Menurut Iwan, sinergi dan strategi pengawasan tersebut sangat diperlukan agar program strategis Pemerintah Provinsi Kepri bisa membawa lompatan besar ke depan.
“Ada tiga strategi khusus pengawasan yang kami lakukan, diantaranya tata kelola BUMD, Rekomendasi Strategis atas Kebijakan Labuh Jangkar Lay-Up, dan Implementasi Fraud Control Plan (FCP) pada BUMD. Pengawasan yang kami lakukan juga bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” kata Iwan.
Rakor juga dilakukan secara virtual yang diikuti oleh bupati/walilkota se-Provinsi Kepri. Hadir juga pada Acara tersebut para Inspektur se-Kepri atau yang mewakili, Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah, Stafsus Gubernur Kepri, Asisten, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepri.
Adapaun rakor pengawasan juga menghadirkan narasumber diantaranya, Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufik Purwanto, Direktur 1 Korupsi KPK Didik Agung Widjanarko, Insperktur 1 Itjend Kemendagri Bachtiar Sinaga dan Kepala BPKP Provinsi Kepri Wawan Yulianto.
pada acara tersebut juga dilakukan kesepakatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pengawasan terhadap PAD dari Labuh Jangkar.
Editor : Antoni