Tanjungpinang, jurnalkota.online
Dengan dibukanya Kota Batam sebagai salah satu gerbang kedatangan melalui jalur laut untuk kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh pemerintah, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan, bahwa untuk mengantisipasi masuknya Covid-19 dan varian Omicron ke Kepri tentunya harus dimulai dari entry point.
“Sampai akhir Desember 2021, lebih dari 40 ribu PMI dari Malaysia dan sebagian kecil dari Singapura yang masuk melalui pintu Batam melalui laut. Setiap hari, PMI yang masuk, rata-rata 250 orang dilakukan tes antigen dan PCR, karena testing di entry point merupakan hal yang sangat penting,” kata Ansar Ahmad, saat menjadi narasumber di Dialog Indonesia Bicara TVRI, Senin (10/1/2022) malam.
Setelah dilakukan testing, sampel juga dikirim ke Litbang Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Pusat. Menurut Ansar Ahmad, sampai hari ini berdasarkan hasil laporan dari Litbang, meskipun waktunya cukup panjang hingga bisa mencapai 2 bulan, belum ada sampel yang terkonfirmasi Omicron.
“Untuk itu, saat ini kita juga sedang mengusulkan, agar di Kepri khususnya di BTKL Batam milik Kemenkes juga segera dilengkapi dengan Whole Genome Sequencing (WGS), agar kita cepat mendeteksi hasil PCR, sehingga bisa langsung memastikan yang terkonfirmasi Omicron atau varian lainnya,” ujar Ansar Ahmad.
Pada kesempatan itu juga, Ansar Ahmad mengaku, bahwa PMI yang masuk ke Kepri banyak dokumen mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. sehingga, perlu dilakukan langkah kerja sama dengan Komjen RI di Malaysia.
“Kadang dengan dokumen PCR negatif, ternyata sampai di tempat kita dites hasilnya positif. Sehingga, kita juga bekerja sama dengan Komjen RI di Malaysia untuk memastikan dokumen PCR yang mereka bawa ini benar-benar dokumen yang sah dan negatif dari tempat layanan PCR resmi di sana,” ungkap Ansar Ahmad.
Mengenai ketersediaan tempat karantina, Ansar Ahmad mengatakan, tempat karantina dipersiapkan sesuai kebutuhan. Sampai saat ini menurut Ansar, masih cukup memadai. Namun, saat pemerintah merubah jangka waktu kewajiban karantina, maka sangat berpengaruh terhadap ketersediaan karantina terpadu yang dimiliki.
“Seperti beberapa waktu lalu ketika pemerintah memberlakukan kewajiban 10 hari karantina, kita harus menyediakan tempat karantina itu 2500 sampai 3000 tempat tidur untuk mengantisipasinya. Namun, dengan diperpendek masa karantina menjadi 7 hari per hari ini, kita dapat menyediakan untuk maksimal 2000 tempat tidur, dengan angka tersebut masih memadai dan kita juga sudah menyediakan tempat-tempat karantina terpadu cadangan seperti Asrama Haji dan Bapelkes,” ujar Ansar Ahmad.
Terakhir, Ansar Ahmad membagikan kiat utamanya menghadapi Omicron, yaitu dengan terus menggesa vaksinasi. Ansar memaparkan, di Kepri, tingkat vaksinasi sudah cukup tinggi, dengan dosis I mencapai 102 persen, dosis II hampir 80 persen, vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang baru dilaksanakan selama 2 minggu sudah mencapai hampir 64 persen, usia 12-17 tahun sudah 119 persen dan dosis II sudah 86 persen, serta vaksinasi Lansia sudah 87 persen dengan dosis II 67 persen.
“Kita juga sudah melakukan survey serology di seluruh Kabupaten dan Kota se-Kepri dengan 1000 sampel, dan hasilnya secara menyeluruh dengan margin of eror 0,3 sudah terbentuk antibodi 89 persen lebih, dan jika digabung dengan Batam yang sudah melakukan survey sebelumnya dengan hasil 89 persen juga, maka saya kira, se-Kepri antibodi yang telah terbentuk lebih dari 93 persen. Inilah kiranya senjata kita melawan Omicron,” pangkas Ansar Ahmad.
Selain Gubernur Kepri, dialog dengan tema “Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Omicron” ini juga menghadirkan Ketua Satgas Covid-19 Bidang Kuratif Provinsi Jawa Timur Joni Wahyuhadi, Pakar Biostatiska Epidemiologik Unair Windhu Purnomo dan Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban sebagai narasumber.
Editor : Antoni