Tanjungpinang, jurnalkota.online
Wali Kota Tanjungpinang, Rahma membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tanjungpinang Barat, di Kedai Kopi Batam, Jl. Yos Sudarso, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (16/2/2022).
Musrenbang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Tanjungpinang tahun 2023.
Dalam sambutannya, Rahma menyampaikan, pelaksanaan musrenbang ini merupakan kelanjutan dari proses musrenbang kelurahan yang telah dilaksanakan pada Januari lalu.
Menurutnya, usulan yang disampaikan di musrenbang tingkat kecamatan telah diverifikasi baik administrasi maupun lapangan.
“Artinya musrenbang hari ini, sudah melewati verifikasi. Besar kemungkinan yang sudah kita sampaikan di kelurahan kemarin, mungkin bisa saja tidak disertakan hari ini, karena tentu lah sesuai dengan kebutuhan sejalan dengan kemampuan APBD,” ujar Rahma.
Karena itu, harus dipahami mengingat kemampuan APBD Pemko Tanjungpinang belum sampai di angka Rp1 triliun, melainkan masih sekitar Rp900 miliar.
“Artinya, kita harus prioritaskan mana yang benar-benar yang perlu di dahulukan,” ucap Rahma.
Rahma berujar, pembangunan di kecamatan Tanjungpinang Barat yang harus diprioritaskan yakni penanganan banjir. Sebab, masih banyak titik banjir yang masih belum teratasi seperti di Kampung Kolam dan Jalan Bhayangkara.
Pihaknya sudah mengupayakan penanganan banjir di wilayah tersebut pada tahun lalu, namun masih terkendala lahan yang masih dalam sengketa.
“Ini masanya bapak ibu, selain menunggu realisasi penanganan besar, tentu ada yang perlu kita konsentrasi dulu, pertama perbaikan drainase atau parit-parit,” ucapnya.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Tanjungpinang, Surjadi menyampaikan, musrenbang merupakan tahapan penyusunan RKPD kota Tanjungpinang 2023 mendatang.
Setelah musrenbang tingkat kecamatan, selanjutnya akan dilaksanakan di tingkat kota Tanjungpinang yang direncanakan dilaksanakan pada Maret mendatang.
“Sekarang, perencanaannya sudah dengan sistem SIPD. Nanti, peran OPD juga akan memfasilitasi usulan Kelurahan dan Kecamatan,” jelas Surjadi.
Menurut Surjadi, setiap kecamatan memiliki 20 prioritas yang akan dibahas yakni penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi hingga pembangunan infrastruktur.
“Kita akan usahakan semaksimal mungkin, untuk meresap usulan musrenbang untuk APBD 2023 mendatang,” pungkasnya.
Editor: Antoni