Banten, jurnalkota.id
Dalam rangka peningkatan kinerja penegakkan hukum dengan tema “Pengawasan & Penegakan Hukum Di Bidang Money Changer” Dirkrimsus Polda Banten melaksanakan webinar dengan Bank BI di Aula Ditkrimsus Polda Banten, Kamis (25/02/2021).
Pada kesempatan tersebut di hadiri oleh Dirkrimsus Polda Banten Kombes Pol Joko Sumarno, Kepala Divisi Perwakilan BI Provinsi Banten Erry P Suryanto, Kepala Tim Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah BI Provinsi Banten Sugeng Siwanto dan Kasat Reskrim jajaran Polda Banten, Kanit Reskrim Polres, Kanit Reskrim Polsek, Pers dan Subdit 2 Fismondev Ditreskrimsus Polda Banten.
Kapolda Banten Irjen Pol Dr Rudi Heriyanto melalui Dirkrimsus Polda Banten Kombes Pol Joko Sumarno menyatakan dalam kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (Kupva) Bukan Bank atau yang akrab disebut money changer yang melayani penukaran dan jual beli valas diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI).
“Nilai tukar rupiah akan terpengaruh kalau (valas) tidak terkelola dengan baik. Kegiatan ekonomi akan sangat berhubungan dengan valas, terutama ekspor dan impor,” ujar Direktur Tindak Pidana Khusus Polda Banten Kombes Pol Joko Sumarno.
Joko menjelaskan apabila ini tidak terkelola dengan baik maka devisa juga akan tergerus. dan Kami dari kepolisian juga menangani hal-hal lain terkait tindak pidana terkait valas.
“Money Changer tidak berijin dapat menjadi sarana melakukan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan teroris, mengacu pada UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Teroris,” jelasnya.
Ia menambahkan dalam hal ini Polri bersinergi dengan Bank Indonesia untuk mencapai hal tersebut dan memelihara kestabilan nilai rupiah, menjaga kelangsungan ekonomi nasional dan dukungan pasar keuangan valuta asing yang sehat.
” Pengaturan money changer sangat penting karena BI harus tahu persis peredaran, kebutuhan, dan persediaan valas melalui siapa saja. Sehingga, saat mengambil kebijakan kurs dan menjaga stabilitas rupiah itu didasarkan pada data-data yang akurat,” imbuhnya.
Penulis : Agi