Garut, jurnalkota.id
Kesunyian Gedung DPRD tiba-tiba pecah oleh teriakan pengurus KADIN Garut melalui sambungan telpon bersama salah seorang Anggota DPRD Garut, Rabu (28/4/2021).
Rupanya teriakan salah seorang pengurus KADIN Garut itu karena merasa tidak dihargai oleh DPRD. Dia pun menyatakaan siap buka-bukaan terkait adanya dugaan jual beli proyek dan mafia proyek yang ada di gedung DPRD Garut.
Kemarahan pengurus KADIN itu, dipicu karena gagalnya audensi menyikapi persoalan mundurnya para pejabat ULP dan PPK.
Sebelumnya KADIN Garut menggelar audensi dengan DPRD Garut, saat itu Wakil Ketua DPRD Garut, Enan dari Fraksi Gerindra marah dan meminta dihadirkan seluruh lembaga yang berkaitan. Namun saat audensi kedua akan di laksanakan batal digelar dengan alasan yang tidak jelas.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, Wakil Ketua KADIN Garut, Agus Ridwan yang akrab disapa Agus Joy, terlihat marah besar pada Wakil Ketua DPRD Enan melalui saluran ponselnya.
“Bagaimana ini, maunya apa, saya ke sini dengan pengurus KADIN diperintahkan oleh Undang-Undang, ini untuk kemajuan Kabupaten Garut yang saat ini carut marut. Kadin ingin kemajuan,” ujarnya, Selasa (27/4/2021).
Agus menjelaskan, lembaga KADIN bukanlah lembaga Ormas dan LSM, melainkan lembaga yang berdasarkan undang-Undang.
“Gak sopan dan dihargai, kami hadir di sini bersama Asda II, BKD, Sekda. Kan anda yang meminta kami. Kalau seperti ini sudah tidak menghargai kami dan merasa dilecehkan,” tegasnya.
Agus juga mengaku, akan membuka seluruh keterlibatan anggota DPRD yang bermain dalam proyek dan jual beli proyek.
”Kalau sudah seperti ini, kami akan buka keterlibatan wakil rakyat dalam proyek,” akunya diikuti teriakan dari para pengurus yang berteriak dugaan adanya transferan dana.
Agus sangat perihatin perilaku anggota DPRD Garut yang saat ini menjabat. Menurutnya tak ubahnya pekerja karyawan yang setiap bulan hanya menerima gaji hasil keringat rakyat.
Di sisi lain, Pimpinan Badan Kehormatan (BK) Dadang Sudrajat S.Pd yang dihubungi melalui pesan singkat WA mengatakan, tidak terlaksananya audensi kemarin pada dasarnya karena tidak tertibnya administrasi.
“Pada audensi pertama tidak dibuat berita acara hasil audensi, sehingga audensi kemarin tidak terjadwalkan dan anggota DPRD yang terkait dengan bidang yang diaudensikan tidak mendapat undangan. Saya menyayangkan kejadian kemarin, apalagi dengan viralnya video dan pemberitaan kekecewaan pengurus KADIN, seharusnya tidak terjadi kalau dari awal tertib administrasi,” ucap Dadang.
Pimpinan BK dari Fraksi Demokrat ini juga berharap agar peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi Pimpimnan, Anggota dan Sekertariat DPRD untuk lebih tertib administrasi, sehingga kejadian tersebut tidak terulang.
Penulis: H.US/S.Zihad