Jakarta, jurnalkota.online
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan komitmennya untuk membuat PLN terbebas dari berbagai belenggu masalah. Seperti utang yang menumpuk, persoalan rasio elektrifikasi hingga upaya percepatan transisi energi. Mengutip dari laporan keuangan, PLN menanggung beban utang hingga Rp500 triliun.
Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk memperkokoh posisi BUMN kelistrikan ini adalah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Oleh sebab itu bersama Serikat Pekerja PLN (SP PLN) pihaknya akan memaksimalkan potensi yang ada untuk bersama-sama memetakan masalah dan mencari solusi terbaik.
Darmawan mengakui tanpa sumbangsih dan kerja keras dari para pekerja, mustahil bagi PLN dapat memberikan layanan yang prima kepada masyarakat. Menyadari sebagai aset yang begitu besar, dia berjanji siap menjalin kerjasama yang lebih erat dengan SP PLN agar segala persoalan di tubuh PLN tersebut dapat diselesaikan.
“SP PLN ini kekuatan terintegrasi yang batinnya dengan PLN hanya satu tujuan yaitu agar PLN tetap kokoh. Untuk itu saya sebagai dirut ingin agar SP PLN bisa disinergikan dengan kekuatan bersama organisasi formal yang saat ini saya pimpin,” kata Darmawan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) SP PLN di Jakarta, Rabu (15/12).
Salah satu PR besar yang akan diselesaikan bersama-sama dengan SP PLN adalah terkait dengan upaya melistriki masyarakat secara merata hingga ke pelosok negeri. Selain itu juga dia berkomitmen menyelesaikan persoalan utang yang membelit perusahaan. Hal itu sesuai dengan permintaan dari Presiden Jokowi saat bertemu dengan Dirut PLN.
“Saya nggak rela PLN merugi saya akan keluarkan kebijakan agar PLN bisa tetap kokoh, untuk itu kita harus berjuang bersama. Saya siap berjuang dengan teman teman SP untuk menghadapi tantangan yang luar biasa kedepan,” pungkas Darmawan.
Sementara itu Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali, berharap Direktur Utama PLN yang baru ditetapkan 6 Desember 2021 lalu tersebut komitmen terhadap apa yang sudah diucapkan. Dia melihat bahwa BoD (Board of Director) PLN saat ini lebih terbuka terhadap SP PLN. Diharapkan hal ini sebagai sinyal positif agar kedepan kolaborasi dan koordinasi dapat dilakukan dengan mudah dan intensif.
“Beliau baru diangkat tapi kita harap ini jadi langkah yang positif. Kemarin itu udah terjalin dengan baik sinergi kita, hanya saja karena kena pandemi kita dibatasi bertemu tatap muka. Padahal pembahasan masalah – masalah akan lebih baik kalau dilakukan secara tatap muka,” tutur Abrar.
Ditegaskan bahwa SP PLN menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan perseroan. Oleh sebab itu segala kebijakan korporasi khususnya terkait dengan ketenagakerjaan diharapkan kedepannya selalu dikomunikasikan dengan SP PLN. Dengan begitu hubungan industrial antara BoD dengan SP dapat terus terjalin dengan baik.
“SP adalah perintah UU artinya keberadaan SP sebagai mitra harus diposisikan secara proporsional jadi tinggal komunikasi diintensifkan untuk membangun hubungan industrial yang harmonis untuk kita bisa berbagi peran. Kita harap sinergi ini bisa dibangun untuk bersama menjaga aset strategis bangsa untuk kepentingan masyarakat,” pungkas dia. (DIN)