Sumedang, jurnalkota.id
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir didampingi Sekretaris Daerah Herman Suryatman, menjadi narasumber dalam Sharing Session Webinar bertajuk Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pendataan, Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Sosial.
Webinar sendiri terpantau dari Media Centre Setda Sumedang bersama Tim Sumedang Simpati Quick Response (SSQR). Lebih dari tiga puluh peserta mengikutinya, termasuk dari jajaran Pemerintah Daerah, LSM, dan masyarakat umum.
Menurut Senior Innovation Lead KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan), Azwar Hasan selaku penyelenggara Webinar, dipilihnya Kabupaten Sumedang untuk berbagi pengalaman karena Sumedang dinilai berhasil dalam pendataan dan penyaluran Bansos, bagi warga yang terdampak Covid-19 melalui penggunaan aplikasi Sapa Warga dan Ma Uneh.
“Kabupaten Sumedang mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan KPK karena dipandang sukses dalam pengelolaan dan penyaluran data Bansos. Untuk itu, dihadirkan dalam Webinar untuk sharing success story,” ujar Azwar Hasan yang memandu Webinar.
KOMPAK sendiri merupakan program Kemitraan Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan.
Dikatakan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam paparannya, apresiasi diberikan kepada Pemda Kabupaten Sumedang karena mampu menyelesaikan tugas mendata warga non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dalam waktu yang sangat singkat, dengan akurasi data mendekati 100 persen.
“Alhamdulillah selama empat hari proses verifikasi dan validasi non DTKS secara digital melalui aplikasi Sapawarga dan Ma Uneh di Kabupaten Sumedang berjalan lancar. Bahkan, Sumedang menjadi kabupaten paling depan dalam menyelesaikannya dengan ketepatan mencapai 92 %,” ujarnya.
Dikatakan, Sapawarga merupakan suatu aplikasi dari Permerintah Provinsi untuk warga Jawa Barat dalam menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi, dan mengakses layanan publik, termasuk mendata warga calon penerima Bansos oleh para Ketua RW melalui smartphone.
“Di tingkat kabupaten, aplikasi Sapawarga ini ditindaklanjuti dengan aplikasi Ma Uneh. Kepanjangan dari Mari Update Data yang terarah Tidak Nyeleneh. Jadi Sapawarga ini diadopsi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan dan kondisi di Kabupaten Sumedang,” ujarnya.
Masih menurut bupati, penggunaan kedua aplikasi tersebut merupakan salah satu dari tujuh prinsip dasar dalam pelaksanaan pendataan yakni partisipatif, transparansi, kolaboratif, berbasis teknologi informasi, dan edukatif (double track).
“Kuncinya kita harus menyampaikan penjelasan yang bisa diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita libatkan para Camat, Apdesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha, bahkan sampai perguruan tinggi dalam pelaksanaannya,” tuturnya.
Ditambahkan, sosialisasi dilakukan melalui video conference kepada para Kepala Desa dan Ketua BPD. Selanjutnya verifikasi dan validasi (verval) dilakukan terbuka oleh Ketua RW. Data DTKS pun sebagai pembanding diinformasikan melalui Pendamping Lokal Desa.
“Pendataan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik lintas jenjang pmerintahan maupun lintas sektor. Proses pemadanan data menggunakan aplikasi SIKS NG dan aplikasi Dukcapil,” ucapnya.
Bupati memaparkan, proses verifikasi dan validasi di lapangan menggunakan aplikasi Sapawarga. Untuk akses dan update data menggunakan aplikasi Mauneh yang sebelumnya dilakukan secara manual sekaligus edukasi kepada warga.
“Data yang masuk dari RW, desa, dan kecamatan yang semula 152 ribu KK, kami cocokkan NIK-nya dengan Disdukcapil sehingga didapatkan 128 ribu KK. Yang 88 ribu KK masuk aplikasi Sapawarga dan 40 ribu KK diusulkan manual,” ujarnya.
Untuk menghindari data ganda, lanjut bupati, data tersebut oleh Dinas Sosial dipadankan dengan DTKS yang jumlah seluruhnya 128 ribu KK sehingga jumlah non DTKS seluruhnya mencapai 144.409 KK dimana 19.680 KK dari jumlah tersebut mendapat bantuan Kemensos, 81.398 dari bantuan Provinsi, 15.000 dari bantuan Kabupaten, dan 28.331 dari BLT Dana Desa.
“Sedangkan jumlah DTKS seluruhnya 128.350 KK dimana 17.944 KK mendapat bantuan dari PKH, 31.890 bantuan Sembako atau BPNT, 34.207 dari PKH dan Sembako, 31.217 KK dari Bansos Kemensos, dan 17.944 KK dari bantuan gubernur,” ucapnya.
Sementara itu, Sekda Herman Suryatman menyebutkan, proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh perangkat RW dibantu seluruh stakeholder yang ada di desa.
“Yang terlibat dalam verifikasi dan validasi cukup banyak. Ada Pendamping Desa dari Dinas PMD. Ada Pendamping PKH, dan TKSK dan PSM dari Dinsos. Ada Tim Penggerak Desa dari DPPKB. Ada juga operator desa. Alhamdulillah semuanya bergerak,” jelasnya.
Menurut Herman, baik aplikasi Sapawarga maupun Mauneh keduanya merupakan program yang dapat mempermudah warga dalam menyampaikan aspirasi serta mendapatkan informasi khususnya terkait penerimaan Bansos dan menyampaikan pengaduan.
“Kita bisa mengecek penerima Bansos dengan mengimpiut NIK, Nomor KK, nama, atau by name by address kewilayahan sehingga data dalam kedua aplikasi tersebut bisa menjadi dasar dalam memotret angka kemiskinan masyarakat, tidak hanya di saat Pandemi Covid-19 saja,” ujarnya.
Penulis : Donny
Editor : Pang