Jakarta, jurnalkota.id
Mengisi waktu reses masa sidang III 2020, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, M Hatta Hehanussa, menjaring dan menampung aspirasi masyarakat di Kecamatan Huamual Belakang dan Kecamatan Kairatu yang merupakan daerah pimilihan (dapil) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
“Masa reses merupakan masa penting yang secara fungsional menjadi media untuk menjaring aspirasi masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku ini dalam pesan tertulisnya yang diterima jurnalkota.id di Jakarta, Senin (14/9/2020).
Selain menjaring aspirasi masyarakat, politisi Partai Gerindra ini juga memanfaatkan masa reses sidang III ini untuk melihat dari dekat kondisi masyarakat yang ada di Dusun Ulisadar, Dusun Kambelu, Dusun Erang, Desa Tahalupu, Dusun Tomi-tomi, Desa Kairatu, Dusun Pakarena dan Desa Waimital.
“Sebagai representatif dari Dapil V, saya merasa terpanggil untuk melihat dari dekat keadaan masyarakat di dusun dan desa yang saya kunjungi. Alhamdulillah saya juga sempat berdialog dengan warga guna mengetahui keadaan dan kondisi sosial hingga ekonomi masyarakat setempat,” jelas Hehanussa.
Pada kesempatan tersebut, Hehanussa mengaku menerima banyak aspirasi masyarakat diantaranya, persoalan kelistrikan, jaringan telkomsel yang kini menjadi kebutuhan utama di tengah pandemi Covid-19, serta kondisi sarana dan prasarana transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan rakyat hingga pemukiman penduduk.
“Setelah melihat dari dekat, memang masih banyak hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemkab SBB termasuk diantarnya bidang perumahan. Misalnya sebagian warga di Dusun Tahalupu maupun dusun dan desa lain di Kecamatan Huamual Belakang dan Pulau Kelang sampai saat ini masih menempati rumah yang tidak layak huni,” paparnya.
Lebih jauh ia mengatakan, bahwa persoalan ini perlu dikoordinasikan dengan SKPD terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten terutama menyangkut anggaran jika ADD maupun DD tidak mencukupi. “Persoalan penduduk harus menjadi perhatian utama di tengah kemajuan pembangunan di era digitalisasi saat ini. Sangat miris,” ungkap Hehanussa.
Politisi yang juga dikenal sebagai pengusaha ini menilai, masih adanya penduduk Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni seperti di Huamual ini merupakan potret kemiskinan yang masih sangat nampak. “Kondisi seperti ini yang perlu menjadi perhatian utama, agar Maluku bisa keluar dari kemiskinan secara nasional,” ucapnya.
Sejumlah masalah lain yang juga ia temui diantaranya pelabuhan rakyat, krisis air bersih, pembangunan talud pembatasan di bibir pantai, sarana pendidikan seperti sekolah, hingga sarana dan prasarana transportasi berupa jalan dan jembatan yang tidak layak.
“Banyak masalah yang ditemui, selama masa reses, mulai dari jalan, jembatan hingga bangunan sekolah yang tidak layak, juga patut menjadi perhatian bersama untuk segera diperbaiki. Pasalnya, fasilitas umum ini merupakan jantung dari akses masyarakat untuk keluar dari potret kemiskinan, selain masalah ekonomi. Pemerintah jangan sampai menutup mata dengan kondisi seperti ini,” tukasnya.
Sementara terkait persoalan listrik, Hehanussa mengaku akan menyampaikannya langsung ke Komisi II DPRD maluku untuk dikordinasikan dengan pihak PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sebab, seiring perkembangan pembangunan saat ini, baik penerangan seperti listrik maupun jaringan telepon, saling mendukung satu sama lainnya.
“Jika tidak segera dinormalkan, maka dampaknya sangat buruk terhadap pembangunan daerah ke depan. Saya berharap agar berbagai persoalan yang saya dapat di dapil dan sudah disampaikan dalam laporan sebagai wakil rakyat dari Kabupaten SBB ini bisa menjadi perhatian Pemprov Maluku,” demikian Hatta Hehanussa.(Sya)