Depok, jurnalkotatoday.com
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menekankan bahwa Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2026 DPRD Kota Depok harus dipahami sebagai kesempatan penting untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan Pemerintahan yang berpihak pada masyarakat.
Menurut Chandra, Rapat Paripurna tersebut tidak hanya menjadi kegiatan rutin, melainkan forum strategis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Depok ke depan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Jumat (2/1/26).
Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, perangkat daerah, serta tokoh agama. Chandra menyampaikan apresiasi atas kinerja konstitusional DPRD selama periode sidang sebelumnya.
Atas nama Pemerintah Kota Depok, ia menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kemitraan yang telah terbangun antara eksekutif dan legislatif sepanjang tahun sidang sebelumnya. Ia menilai dinamika pembahasan, pengawasan, dan legislasi yang telah dilalui bersama menjadi pijakan penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Chandra menegaskan bahwa berbagai proses pada masa sidang lalu memberikan pelajaran berharga dalam memperkuat kebijakan daerah, sekaligus menyesuaikannya dengan kebijakan nasional.
Memasuki masa sidang 2026, Pemerintah Kota Depok berkomitmen melanjutkan kemitraan strategis dengan DPRD, khususnya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi harmonis antara eksekutif dan legislatif, kata Chandra, menjadi faktor utama agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi warga.
Dalam rapat tersebut, Chandra juga menanggapi pandangan Ketua Komisi D DPRD terkait Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan isu Universal Health Coverage (UHC). Ia memastikan masukan DPRD akan menjadi bahan pembahasan serius bersama jajaran pemerintah daerah.
“Komunikasi yang terbuka serta kerja sama yang solid antara kedua lembaga diperlukan untuk memastikan pembangunan Kota Depok berjalan berkelanjutan dan terus meningkatkan daya saing,” katanya.
Ia optimistis, dengan kerja bersama, pembangunan Kota Depok dapat dikawal menuju kemajuan yang lebih baik sebagai bagian dari kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.
Menutup sambutannya, Chandra mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan masa sidang pertama 2026 sebagai momentum peningkatan pelayanan publik dan penyempurnaan kebijakan daerah, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata dan tanggung jawab bersama. Bareta Siregar
