Surabaya, jurnalkotatoday.com
Penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN dan sekolah daring satu hari seminggu sebagai upaya penghematan BBM, merespons konflik di Timur Tengah, tengah dikaji secara mendalam oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa meski sistem kerja fleksibel bukan hal baru di lingkungan Pemkot, pihaknya tetap harus menyelaraskan aturan tersebut dengan arahan pemerintah pusat.
“Meskipun ada teman-teman yang memang belum kembali karena kita masih WFH, tetapi pelayanan publik tidak boleh berhenti, tetap berjalan karena dari dulu kita sudah WFH,” ujar Eri Cahyadi, Jumat (27/3/2026).
Ia menjamin bahwa unit layanan publik esensial seperti puskesmas, kelurahan, kecamatan, hingga Dispendukcapil akan tetap beroperasi secara optimal bagi masyarakat. Namun, Eri mengakui bahwa tantangan terbesar dalam kebijakan penghematan BBM ini justru terletak pada sektor pendidikan, yaitu sekolah SD–SMP.
Penerapan sekolah daring, menurut Eri, dikhawatirkan akan bertolak belakang dengan program pembatasan penggunaan gawai yang sedang digalakkan Pemkot Surabaya bagi para siswa. “Tapi memang daring ini ada plus minusnya. Mungkin dari segi BBM bagus. Tapi kita harus menguatkan lagi dari sisi penggunaan aplikasinya, penggunaan gawai,” urainya.
Oleh karena itu, pertimbangan matang ini dilakukan Pemkot Surabaya agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari bagi perkembangan sosial dan akademik siswa.
Sementara diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah lebih dulu melangkah dengan meneken aturan WFH bagi ASN di lingkungannya setiap satu hari seminggu yang dimulai per April 2026.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah mengambil keputusan kebijakan ini berlaku mulai Rabu (1/4/2026). “Jadi, kita masih pelajari ya, tetapi karena memang kita sambil melihat aturannya belum keluar juga. Mungkin dari segi (penghematan) BBM bagus,” katanya. YT
