Jakarta, Jurnalkotatoday.com
“Peristiwa Duren Tiga 8 Juli 2022” yang menewaskan Brigadir J bukan cuma soal IJP FS atau siapa pun pribadi dan oknum dinas yang terlibat di dalamnya, tapi ini soal profesionalisme dan integritas.
Pemerhati budaya dan kepolisian, Suryadi, M.Si di Jakarta, Rabu (10/8/22) mengatakan, “Scientific Crime Investigation” (SCI), seperti saya katakan sejak awal, seharusnya tidak seberat dan selama ini hingga menguras energi masyarakat dan mengundang beragam spekulasi yang melelahkan.
Apalagi, Menkopolhukam/ Ketua Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) mengatakan, dalam kasus ini ada hal-hal psikohierarki dan psikopolitis.
Betapa tidak menguras energi, lanjutnya, masyarakat yang butuh rasa aman dalam Kamtibmas setiap saat, terpaksa berlama-lama terundang memberikan atensi khusus.
Kemudian kasus tersebut, lanjutnya, selain menyangkut isu moral, juga terjadinya dalam lingkup seorang pejabat tinggi dengan seabrek ajudan yang selalu siaga mudah tampak secara fisik
“Padahal, di luar gangguan Kamtibmas, masyarakat masih punya banyak agenda untuk mengatasi kesulitan ekonomi, antara lain sebagai akibat lanjut dari pembatasan menyusul pandemi Covid-19 dan penanganannya,” urai Suryadi.
Oleh karena itu, ia mengingatkan institusi dan aparat Pemerintah dan Polri, sangat penting memetik hikmah dengan mengambil pelajaran, terutama dari sudut komunikasi publik.
Patut diingat, setelah tiga hari kejadian, Polri tampil lewat komunikasi publik yang begitu meyakinkan dengan materi begitu lengkap.
Seingat Wakil Sekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) itu, pada komunikasi publik pertama, Polri menyatakan, telah terjadi tembak-menembak J dan Bharada E yang menewaskan J.
Keterangan itu, amat lengkap mulai dari pelaku, tempat kejadian, kapan, bagaimana terjadi, jenis pistol dan jumlah tembakan, sampai kepada sebab musabab terjadinya baku tembak.
Patut menjadi pelajaran, urainya, peristiwa ini peristiwa luar biasa yang melibatkan seorang petinggi jenderal Polri yang karena jabatannya secara struktural merupakan bagian dari organisasi yang berhadapan dengan etika dan perilaku polisi di dalamnya. “Bahkan, untuk tindak pidana yang diduga melibatkan oknum petinggi polisi,” ujarnya.
“Ini kan polisinya polisi. Jadi, ya ‘the first figure’ yang harus diteladani. Dia harus ‘clear’ duluan sebelum menindak sejawatnya. Tidak ada alasan pembenar bahwa Polisi Propam itu juga manusia biasa,” tukasnya.
Ketua Dewan Pembina Studi Komunikasi Kepolisian (PUSKOMPOL) itu mengatakan, sebaiknya untuk kasus yang levelnya seserupa itu, Polri tampil lewat komunikasi publik secara bertahap dan matang.
Agenda penjelasannya, lanjut Suryadi, pendek-pendek saja di awal-awal sehingga ketika sampai pada final, memang sudah mendekati tuntas.
Contoh, lanjutnya, pertama tampil, Polri cukup menjelaskan temuan awalnya bahwa telah ditemukan J tewas di tempat dan kapan waktu ditemukannya. Cukup batas itu saja.
Akan tetapi kemudian, jangan ragu menjanjikan kepada publik, dua jam sekali bahwa Polri akan tampil dengan progress ‘update’-nya
Dengan demikian, lanjutnya, di setiap perkembangan, Polri terus punya kesempatan menjelaskan sesuai progres capaian yang sesungguhnya.
Dengan langkah seperti itu, SCI dilakukan, hasilnya betul-betul sejalan perkembangan dan pengembangan penelitian ilmiah lewat SCI.
SCI sebagai langkah ilmiah, jelas Suryadi, memang sebuah langkah koreksi, yaitu patut meragukan apa-apa yang diungkap awal-awal ke publik sekalipun.
Akan tetapi, lanjutnya, harus dipertimbangkan pula dinamika awam bahwa masyarakat telah diyakinkan sejak awal dengan pengungkapan yang begitu lengkap.
Untuk itu, figure yang kerap memberikan pelatihan komunikasi media itu mengatakan, menghadapi kasus serupa Peristiwa Duren Tiga, adalah kesempatan bagi Polri untuk menunjukkan profesionalitas dan integritasnya. PS