Tanjungpinang, jurnalkota.id
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) terus melakukan upaya meringankan beban masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad adalah pemberian bantuan beras kepada segmen masyarakat yang terdampak imbas dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam.
“Maka kita menyadari, bahwa masyarakat sangat terdampak sekali. Dengan kondisi itu kita selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah maka harus hadir di masyarakat dalam setiap situasi apapun,” ujar Pj Sekretaris Daerah Kepri Lamidi, mewakili Gubernur, saat memimpin Rapat Satgas Covid-19 Kepri untuk pemberian bantuan dasar kepada masyarakat, di Dompak, Kota Tanjungpinang, Jum’at (16/7/2021).
Saat ini, dengan pemberlakuan PPKM Darurat di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam, Bulog menjadi salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pilar pendukung untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat.
Diterangkan oleh Kepala Bulog Subdivre Tanjungpinang Parluhutan Siregar, bahwa stok beras di gudang Bulog semua kabupaten dan kota di Kepri mencukupi untuk diberikan sebagai bantuan kepada masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami Bulog terkait penyediaan stok (beras) ini kami siap,” kata Parluhutan.
Mekanisme penyaluran beras bagi masyarakat terdampak adalah dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Saat ini, stok beras CBP untuk Kota Tanjungpinang sebanyak 6 ton, Kabupaten Bintan sebanyak 6,9 ton, Kabupaten Anambas 7,8 ton, Kabupaten Lingga sebanyak 2,2 ton, dan Kabupaten Natuna sebanyak 5,5 ton, Kota Batam 12,8 ton. Provinsi Kepri juga memiliki stok beras CBP sebesar 14 ton.
Beras yang dibagikan nantinya adalah berjumlah 0,4 kilogram untuk setiap jiwa per harinya. Saat ini Bulog Tanjungpinang tengah menunggu data keseluruhan masyarakat yang terdampak dari Dinas Sosial Kepri untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat.
Untuk itu, Lamidi menggesa kepada Dinsos Kepri segera merampungkan data konkrit masyarakat terdampak pandemi Covid-19 secara lengkap dengan by name dan by address, agar masyarakat segera merasakan bantuan dari Pemerintah.
Kategori masyarakat yang menerima bantuan tersebut adalah masyarakat kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masyarakat rentan miskin.
“Paling lambat hari Minggu (18/7/2021) sudah kita dapatkan datanya jadi bisa gerak cepat,” ujar Lamidi.
Lamidi juga menegaskan, jika bantuan beras tersebut tidak hanya diberikan kepada Kota Tanjungpinang dan Kota Batam saja, tetapi seluruh Kabupaten lainnya di Provinsi Kepri juga akan diberikan bantuan beras tersebut.
Penggunaan mekanisme beras CBP tersebut sesuai dengan Permensos Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana, maka kepala daerah bisa mengajukan mengajukan permohonan kepada Perum Bulog kantor wilayah/kantor cabang.
Adapun jumlah yang dapat diajukan oleh kepala daerah kepada Perum Bulog adalah 200 ton untuk Provinsi dan 100 ton beras untuk setiap Kabupaten dan Kota.
Artinya untuk Provinsi Kepri ada 900 ton beras yang bisa disalurkan kepada masyarakat sesuai Permensos tersebut.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Asisten I Juramadi Esram, Asisten III M Hasbi, Plt Kepala Biro Pemerintahan Darwin, Plt Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Hasan dan Kabid Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini Kesbangpol Hasyim Ashari.
Editor : Antoni
Tanjungpinang, jurnalkota.id
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) terus melakukan upaya meringankan beban masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad adalah pemberian bantuan beras kepada segmen masyarakat yang terdampak imbas dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam.
“Maka kita menyadari, bahwa masyarakat sangat terdampak sekali. Dengan kondisi itu kita selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah maka harus hadir di masyarakat dalam setiap situasi apapun,” ujar Pj Sekretaris Daerah Kepri Lamidi, mewakili Gubernur, saat memimpin Rapat Satgas Covid-19 Kepri untuk pemberian bantuan dasar kepada masyarakat, di Dompak, Kota Tanjungpinang, Jum’at (16/7/2021).
Saat ini, dengan pemberlakuan PPKM Darurat di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam, Bulog menjadi salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pilar pendukung untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat.
Diterangkan oleh Kepala Bulog Subdivre Tanjungpinang Parluhutan Siregar, bahwa stok beras di gudang Bulog semua kabupaten dan kota di Kepri mencukupi untuk diberikan sebagai bantuan kepada masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami Bulog terkait penyediaan stok (beras) ini kami siap,” kata Parluhutan.
Mekanisme penyaluran beras bagi masyarakat terdampak adalah dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Saat ini, stok beras CBP untuk Kota Tanjungpinang sebanyak 6 ton, Kabupaten Bintan sebanyak 6,9 ton, Kabupaten Anambas 7,8 ton, Kabupaten Lingga sebanyak 2,2 ton, dan Kabupaten Natuna sebanyak 5,5 ton, Kota Batam 12,8 ton. Provinsi Kepri juga memiliki stok beras CBP sebesar 14 ton.
Beras yang dibagikan nantinya adalah berjumlah 0,4 kilogram untuk setiap jiwa per harinya. Saat ini Bulog Tanjungpinang tengah menunggu data keseluruhan masyarakat yang terdampak dari Dinas Sosial Kepri untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat.
Untuk itu, Lamidi menggesa kepada Dinsos Kepri segera merampungkan data konkrit masyarakat terdampak pandemi Covid-19 secara lengkap dengan by name dan by address, agar masyarakat segera merasakan bantuan dari Pemerintah.
Kategori masyarakat yang menerima bantuan tersebut adalah masyarakat kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masyarakat rentan miskin.
“Paling lambat hari Minggu (18/7/2021) sudah kita dapatkan datanya jadi bisa gerak cepat,” ujar Lamidi.
Lamidi juga menegaskan, jika bantuan beras tersebut tidak hanya diberikan kepada Kota Tanjungpinang dan Kota Batam saja, tetapi seluruh Kabupaten lainnya di Provinsi Kepri juga akan diberikan bantuan beras tersebut.
Penggunaan mekanisme beras CBP tersebut sesuai dengan Permensos Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana, maka kepala daerah bisa mengajukan mengajukan permohonan kepada Perum Bulog kantor wilayah/kantor cabang.
Adapun jumlah yang dapat diajukan oleh kepala daerah kepada Perum Bulog adalah 200 ton untuk Provinsi dan 100 ton beras untuk setiap Kabupaten dan Kota.
Artinya untuk Provinsi Kepri ada 900 ton beras yang bisa disalurkan kepada masyarakat sesuai Permensos tersebut.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Asisten I Juramadi Esram, Asisten III M Hasbi, Plt Kepala Biro Pemerintahan Darwin, Plt Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Hasan dan Kabid Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini Kesbangpol Hasyim Ashari.
Editor : Antoni