Jakarta, jurnalkota.id
Presiden RI Joko Widodo mendukung Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk melawan sindikasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau nonprosedural, dan memberikan pelindungan kepada PMI dari ujung kepala hingga ujung kaki sebagai warga negara VVIP (very very important person).
“Presiden RI mendukung BP2MI dalam memberikan pelindungan dengan melawan sindikasi penempatan pekerja migran ilegal,” jelas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo, di Istana Bogor, Selasa (9/6/2020).
Seperti diketahui, saat serah terima jabatan pada bulan April lalu, Kepala BP2MI telah men-declare bahwa BP2MI menyatakan perang terhadap sindikasi pengiriman pekerja migran ilegal. Karena para sindikasi ini adalah musuh negara yang telah merugikan negara dari sisi devisa dan menjauhkan pekerja migran dari radar pelindungan negara.
Benny menjelaskan, untuk melawan sindikasi penempatan pekerja migran ilegal ini perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Sindikasi Pengiriman pekerja migran Ilegal yang akan melibatkan unsur Kementerian/Lembaga terkait dan unsur penegak hukum.
“Presiden RI telah menunjuk saya untuk memimpin peperangan tersebut hingga tuntas dan segera membentuk Satgas Pemberantasan Sindikasi Pengiriman pekerja migran Ilegal, sekaligus Presiden RI juga akan berupaya untuk mendorong penguatan kelembagaan BP2MI kedepannya,” papar Benny.
Dalam pertemuan tersebur, Benny juga menyampaikan perkembangan data kepulangan pekerja migran di masa pandemik Covid-19 hingga tanggal 8 Juni 2020 yaitu sebanyak 38.132 orang, dari data SISKOTKLN terintegrasi SIMKIM dan 29.682 orang dari data kepulangan online BP2MI, serta proyeksi data kepulangan pekerja migran berdasarkan kontrak kerja yang habis pada bulan Mei-Juni 2020 yang berjumlah 34.300, dan bulan Juli-Agustus 2020 yang berjumlah 50.114 pekerja migran.
Terakhir, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pesan kepada para pekerja migran yang saat ini berada di luar negeri. “Kepada para pekerja migran diharapkan untuk berhati-hati saat bekerja di luar negeri, dan terus berkoordinasi dengan Perwakilan RI dan juga BP2MI,” ujar Jokowi.(Sya)