Jakarta, jurnalkotatoday.com
Guru Besar Universitas Nasional (UNAS), Prof. Yuddy Chrisnandi menilai Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah tepat dalam memilih menteri dan wakil menteri (wamen) untuk kabinet pemerintahan 2024-2029 dengan komposisi yang cukup banyak.
Hal itu, disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional KAHMI dengan tema “Keterpenuhan Sumberdaya Alam dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Indonesia untuk Membangun Kedaulatan Ekonomi Indonesia Maju” bertempat di Auditorium Wisma Kemenpora Jakarta, Jumat, (18/10/2024).
Menurut Prof. Yuddy yang pernah menjabat sebagai Menteri KemenPAN-RB di Kabinet Kerja dari 2014 sampai 2016 ini, wajar dan memang menjadi hak prerogatif presiden untuk menyusun kabinetnya. Apalagi dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan menjalankan 17 program andalan. Sehingga Prabowo sebagai presiden membutuhkan banyak menteri.
“Dari 17 program andalan pemerintahan Prabowo ini mungkin yang diejawantahkan sehingga membutuhkan banyak menteri dengan hampir semua pos ada wakil menterinya,” tutur politisi Partai Golkar ini.
Menurut Prof. Yuddy yang pernah menjabat Duta Besar Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Ukraina, Georgia dan Armenia Tahun 2017-2021, masyarakat Indonesia siap menyambut era baru kepemimpinan pak Prabowo-Gibran dengan 17 program andalannya.
“Masyarakat di tanah air di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia selalu menyambut gembira datangnya presiden dan pemimpin nasional yang baru dan harapan baru dengan program ekonomi nasional untuk kesejahteraan. Dengan senang hati kita siap menerima beliau,” tuturnya.
Diketahui, 17 program prioritas Prabowo-Gibran meliputi 1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air, 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara, 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi, 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, 5. Pemberantasan kemiskinan, 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba, 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi, 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif, 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas, 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup, 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani, 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan, 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi, 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah, dan 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
“Bangsa Indonesia, khususnya KAHMI perlu memahami ini, karena ini adalah tolak ukur kedepan apakah pemerintah mampu mendeliver pemerintahannnya, mendeliver program-program kampanye diwujudkan dengan clean and good governance,” terang Menteri KemenPAN-RB di Kabinet Kerja dari 2014 sampai 2016 ini.
Dalam pandangan Prof. Yuddy, dari 17 program aksi Prabowo ini, yang paling mudah dan bisa bisa segera dilaksanakan adalah pemberantasan kemiskinan, memberantas korupsi, penyempurnaan penerimaan keuangan negara, melakukan reformasi politik hukum dan birokrasi, serta menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
“Semua itu, dilakukan untuk penduduk RI 2024 282,448 juta yang terdiri dari Jumlah kabupaten/kota 514,” ungkapnya.
Prof. Yuddy juga turut mendukung langkah Prabowo dalam memberantas korupsi, dan menjadi prasyarat utama bagi para calon menterinya yang akan membantu dalam menjalankan roda pemerintahan untuk lima tahun ke depan.
“Itu harus kita dukung, dan Dia mengatakan syarat utama Menteri-menteri tidak boleh korupsi, nah itu harus kita dukung. Kita harus terlibat di dalam upaya Pak Prabowo dalam memberantas korupsi, karena itu sangat serius,” tegasnya.
“Karena kita belum sepenuhnya nyata memberantas korupsi, menerapkan hukum dan pemerintah yang demokratis, bersih dan berwibawa menjadi prasyarat dalam pembangunan ekonomi Indonesia,” katanya. Dedy