OKI Sumsel, jurnalkotatoday.com
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tujuannya untuk membantu masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni. Program tersebut dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Salah satu wilayah Kabupaten yang mendapatkan bantuan BSPS adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan. Namun belakangan BSPS di wilayah ini menjadi sorotan, karena adanya dugaan sejumlah oknum bermain.
Dan Hasil penelusuran di lapangan, diduga penerima bantuan tidak tahu berapa jumlah dana yang diberikan pemerintah kepada mereka.
Menurut salah seorang warga penerima bantuan yang meminta namanya tidak disebutka, bahwa, dirinya hanya diberi tahu oleh Pemerintah Desa, ada bantuan rehab rumah saja.
“Diberi tahu, kami mendapatkan bantuan rehab rumah, dan kami hanya mendapatkan material bangunan dari toko, dan untuk tukangnya juga di datangkan oleh desa,” katanya, belum lama ini.
Ditambahkannya, untuk tahap pertama,dia menerima papan 6 keping, kayu 5/5 empat batang dan paku 2 kg, baru di tahap ke 2 bangunannya selesai. Saat ditanya berapa ukuran rumahnya, dia menjawab 3 X 6 meter.
Sementara di wilayah Kecamatàn Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan ada informasi dugaan Pungli dan Korupsi yang melibatkan oknum yang disebut tenaga ahli.
Modus yang dilakukan oknum tersebut, diduga sebelum alokasi dana turun, sudah meminta fee
dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
Saat permasalahan ini hendak di konfirmasikan ke oknum terkait melalui Telepon selularnya, namun belum mandapat penjelasan. Nomor WhatsApp (WA) yang bersangkutan aktif, tapi tidak menjawab.
Menanggapi hal ini, Iwan Ahok selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Nasional Kab. Ogan Komering Ilir, menyampaikan, ia sangat menyayangkan lemahnya pengawasan ke daerah penerima bantuan BSPS oleh pihak terkait dan penegak hukum.
“Seharusnya aparat penegak hukum juga bergerak cepat untuk mulai menyelidiki adanya dugaan Pungli dan Korupsi di dalam pelaksanaan proyek BSPS ini, khususnya ke Kapaten Ogan Ilir ini,” tegasnya.
Harapan DPR RI Komisi V
Dalam program BSPS di seluruh wilayah yang disebut proyek aspirasi, juga mendapat perhatian khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR Komisi V.
Sebagai informasi, jauh-jauh hari, pada tahun 2022, DPR RI Komisi V mengharapkan program BSPS Kementerian PUPR tersebut diharapkan berjalan optimal.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI , Andi Iwan Darmawan Aras. Pihaknya mengharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat mengoptimalkan berjalannya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), khususnya dalam membantu perbaikan rumah para korban bencana alam.
“Dalam hal ini, kita (Komisi V DPR RI) lebih mendorong khususnya untuk Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, agar dapat memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang mengalami bencana gempa bumi ini, terutama untuk perbaikan kondisi rumah mereka,” tegasnya usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Senin (18/4/2022) lalu, dikutip dari website DPR RI.
Disebutkan, hadir dalam kunjungan tersebut Anggota Komisi V DPR RI lainnya, yakni Athari Gauthi Ardi dan H.A Bakri dari F-PAN, Mulyadi (F-Gerindra), Ruslan M Daud (F-PKB), Ishak Mekki (F-Demokrat), serta Sigit Sosiantomo dan Syahrul Aidi Maazat dari F-PKS.
Penulis: Haris D