Sumedang, Jurnalkota.id
Wakil Bupati (Wabup) Sumedang H. Erwan Setiawan menerima Kunjungan Kerja (Kunker) jajaran Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kementerian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI di Aula DPMPTSP, Kamis (9/7/20).
Rombongan dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kemenko Polhukam, Drs Agung Pratistho, M Si didampingi Kepala Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa Kemenko Polhukam, Johanna Novita, S.Sos., M.AP, beserta staf.
Wabup mengatakan, pertemuan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menyempurnakan kelembagaan maupun kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
“Kegiatan ini kiranya menjadi sangat bermanfaat bagi kira semua, sebagai sarana dialog aspiratif serta menjalin komunikasi timbal balik khususnya yang menyangkut permasalahan pelayanan publik yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang,” ujarnya.
Dijelaskan Wabup lebih lanjut, posisi Sumedang sangat strategis dalam konteks perkembangan Provinsi Jawa Barat.
“Dari aspek ekonomi adanya pertumbuhan industri di kawasan industri Jatinangor dan Cimanggung, dari aspek sumber daya manusia adanya wilayah Jatinangor sebagai perguruan tinggi, dari apek SDA adanya daerah aliran sungai Citaruk dan Das Cimanuk, dan proyek strategis nasional di Kabupaten Sumedang berupa Waduk Jatigede dan pembangunan Tol Cisumdawu serta Bandara Kertajati Majalengka,” imbuh Wabup.
Wabup menambahkan, Kabupaten Sumedang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) dan merupakan yang pertama di Jawa Barat.
“Setelah adanya Covid-19 di Sumedang terjadi manajemen perubahan pelayanan publik, antara lain pendaftaran layanan hanya dilakukan secara online melalui aplikasi MPP Sumedang, sehingga jumlah pengunjung secara pasti terkontrol dan kerumunan bisa dihindari dan pelayanan lebih terjaga,” ucap Wabup.
Dikatakan Wabup, Kabupaten Sumedang telah meluncurkan “Aplikasi Layanan Sistem Daring Kependudukan” (SilaSidakep) pada tanggal 30 Maret 2020.
“Aplikasi ini bukan hanya saja merupakan upaya Disdukcapil, agar tetap dapat melayani penerbitan dokumen kependudukan dan mampu mempermudah pelayanan publik di tengah kondisi pandemi Covid-19,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Drs. Agung Pratistho mengapresiasi kinerja Pemkab Sumedang, dalam memfasilitasi dan memberikan inovasi terkait dengan pelayanan secara online pada masa Covid-19 di Kabupaten Sumedang.
“Saya mengapresiasi capaian dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya kepada masyarakat dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan,” ujarnya.
Dikatakan Agung Lebih lanjut, rombongannya sangat berbahagia atas kunjungan ke Sumedang untuk melihat langsung, dan sharing terkait pelayanan publik di Kabupaten Sumedang.
“Dari data sharing informasi dan juga data empirik yang kami lakukan, tentu ini menjadi dasar kami untuk laporan terutama apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan sehingga mampu memberikan langkah yang strategis kedepannya,” tuturnya.
Agung juga kepada Kabupaten Sumedang, karena Kabupaten Sumedang merupakan Kabupaten/Kota ke-19, di mana pemerintahnya mendorong adanya MPP, sehingga MPP Sumedang menjadi yang pertama di Jawa Barat.
Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kemenko Polhukam didampingi Wakil Bupati Sumedang berkesempatan meninjau langsung proses pelayanan di masing-masing loket MPP.
Penulis: Dony/Iwan
Editor : Pang