Garut, jornalkota.online
Organisasi kemasyarakatan (Omas) Brigade NKRI Pertanyakan keberadaan dan kemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan suatu kewajiban dari setiap perusahaan, khusunya perusahaan berada di Kabupaten Garut, yang dirasakan belum menyentuh level kepentingan masyakarat yang mendasar.
Hal ini terkuak dalam gelar pertemuan yang diinisiasi oleh Brigade NKRI dengan beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabuapten Garut, terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan pengelolaan dana CSR di gedunhg Aula Bank Jabar, Jalan Ahmad Yani, Garut Jawa Barat, Kamis (18/09/) lalu.
Dalam pertemuan yang dihadiri Asisten Daerah II, (Asda 2) perwakilan dari Bappeda, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, para budayawan serta awak media dan pihak lainnya tersebut, dibahas tentang harapan masyarakat yang diwakili oleh Brigade NKRI dengan Ketua Umum Ivan Rifanora, S.H yang sekaligus menjadi moderator.
Pada keterangan Pers-nya Ketua Umum M.Ivan Rifanora mengatakan, harapan masyarakat agar pengelolaan dana CSR sebagai bagian dari TJSLP, memiliki peran yang tepat guna, juga tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut.
“Kami mendengar pernyataan- pernyataan dari beberpa SKPD yang diundang, terkait dengan pelaksanaan program CSR yang mereka kelola, namun jawaban-jawaban atas pertanyaan kami rasa belum memuaskan, masih banyak yang harus dikaji lagi,” ungkap Ivan saat diwawancarai di kantornya di Jalan Cimanuk, Jaya Raga, Tarogong Kidul, Garut, Sabtu (18/09/2021).
M.Ivan menjelaskan, pengelolaan dana CSR sebagai bagian dari TJSLP hendaknya memenuhi asas transparansi publik, akuntabilitas dan kredibilitasnya pun harus jelas, hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga mengetahui kemana larinya dana-dana dari perusahaan itu.
“Kami berharap dana CSR ini tidak menjadi lahan basah untuk dinikmati oleh sebagian orang, namun keberadaannya harus pula dinikmati oleh masyarakat banyak, agar tidak ada lagi ketimpangan sosial yang terjadi selama ini, yang salah satunya adalah akibat dari salah urusnya CSR,” cetusnya.
Ketua Umum Brigade NKRI juga menyebutkan, untuk waktu yang akan datang dirinya berharap Pemkab Garut segera mengundang perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan CSR untuk dapat berdiskusi dengan pihaknya, agar ada problem solving atas keluhan-keluhan masyarakat selama ini.
Penulis: H.Ujang Selamet/Saipul Ziihad