Jakarta, Jurnalkota.id
Bela Indonesia Gerakan Pilar Bangsa (BELAIN) mendesak pimpinan satgas Covid-19 nasional, agar memberikan laporan kasus ODP dan PDP secara realtime, berbasis penilaian status infeksi pasien yang memiliki virus SARS Cov-2, paru-paru, jantung, diabetes dan ahirnya terinfeksi virus Covid-19.
Menurut Direktur Eksekutif BELAIN, Abdussalam Hehanussa, hal ini penting agar publik tercerahkan dan tidak “merasa tertuduh” tidak mengikuti seruan pemerintah.
“Di Indonesia, sistem pengawasan epidemiologis Z, belum populer untuk digunakan mencegah dan mengontrol dampak data pasien terinfeksi positif palsu Covid-19, karena ketidak akuratan alat tes dalam mendeteksi peristiwa gangguan kesehatan akibat Corona, di bawah pengawasan, pengakuan kontribusi individu dan waktu pelaporan,” kata Abdussalam dalam pesan tertulisnya yang diterima Jurnalkota.com di Jakarta, Senin (06/4/2020).
“Ironisnya, Standar evaluasi kemajuan pengendalian pandemik Covid-19, dipraktekan sebagai alasan politik kebijakan negara untuk menemukan solusi aktif tepat waktu, tanpa didukung dengan informatika medis,” tambah dia.
Menurut pria yang biasa disapa Alan ini, mestinya kesadaran dan respon awal negara terhadap pandemik Covid-19, objektifnya dilakukan dengan presepsi sindrom serangan bioteroris, agar dapat segera menyelamatkan banyak nyawa dan memperlambat penyebaran wabah secara real time untuk mendeteksi pola teror inveksi Corona.
Alan mengungkapkan, pihaknya mendukung seluruh upaya serius Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam mencari solusi nyata, memerangi ancaman pandemik virus Covid-19.
“Namun kita mendesak Presiden untuk menyertakan pakar epidemiologis global dalam memberikan penjelasan kepada publik tetang potensi hasil jangka pendek dari pandemik Covid-19 yang tidak terkontrol. Jangan membombardir publik dengan data proyeksi model teoritis, hasil survey lembaga epidemiologis. Agar publik tidak paranoid dan terpapar berita hoaks yang disebarkan provokator,” papar pria yang juga Wakil Ketua DPP KNPI ini.
Alan juga menyoroti sikap phobia antar warga publik yang mencurigai dan sinis terhadap korban kontaminasi Covid-19 dan tenaga medis, yang mulai merebak di Indonesia. Termasuk aksi emosional penolakan penguburan jenazah korban, maupun tindakan perlawanan penguburan oleh keluarga korban, tanpa kompromi dengan pihak rumah sakit.
Menurutnya, gangguan kesehatan mental akibat ketakutan, stres dan frustasi, terteror virus Covid-19 diduga jadi pemicu fenomena phobia anti korban Covid-19 di seluruh negara. “Saat ini publik semakin kebingungan karena sumber pakar medis yang dikutip media, menganjurkan solusi hasil copy paste dari internet. Bukan hasil penelitian terbaru dari pakar Epidemoilog,” kata dia.
Ketika konfirmasi angka korban tewas akibat virus Covid-19, secara global, didominasi oleh warga usia lanjut dengan penyakit kronis, kata dia, konglomerat industri alat kesehatan dan industri asuransi juga saling mempromosikan produknya kepada keluarga korban Covid-19.
“Ironisnya, produk yang ditawarkan tidak bisa diperoleh dan digunakan secara mudah dan cepat. Di sisi lain, mayoritas korban Covid-19 berusia lanjut, di tolak pembiayaannya oleh asuransi, karena tingkat harapan hidup pasien hanya tersisa 2%,” katanya.
“Pihak Rumah Sakit di Eropa dan Amerika juga hanya mau merawat pasien terkontaminasi Corona dengan harapan hidup diata 75 %. Lainnya disuruh pulang isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, dan akhirnya mengkontaminasi keluarga, kerabat dan tetangga, setelah itu wafat secara masif,” lanjut Alan.
Masalah yang muncul kemudian, lanjut dia, tenaga medis dan dokter yang berusia lanjut, kelelahan merawat pasien, terkontaminasi virus karena imunitas tubuh menurun. “Presiden Donald Trump, menghimbau rakyat Amerika untuk bersiap menghadapi kenyataan pahit, akan banyak kematian. Amerika menjadi negara episentrum Covid-19 terbesar di dunia. Lebih dari 306.000 orang terinfeksi dan 8.300 orang tewas. Kota New York, memiliki PDP sebanyak 113.000 orang, dan 630 orang tewas dalam 24 jam,” katanya.(sya)