Serap Aspirasi Kepala Desa, Kapolresta Banyuwangi Dorong Musyawarah dalam Menyelesaikan Perselisihan

Banyuwangi, jurnalkotatoday.com

Perselisihan di tengah masyarakat tidak harus berujung pada pengerahan massa, apalagi tindakan kekerasan. Pesan inilah yang ditekankan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta, S.I.K., M.H., saat berdialog dengan sekitar 100 kepala desa dalam pertemuan bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Banyuwangi, Kamis (19/11/2026).

Bacaan Lainnya

Bertempat di Pendopo Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membuka ruang bagi para kepala desa untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di tengah masyarakat. Mulai dari dinamika kehidupan bermasyarakat, pengelolaan kepentingan bersama, hingga koordinasi dalam pelayanan publik menjadi bagian dari aspirasi yang mengemuka dalam dialog tersebut.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa tidak semua persoalan masyarakat harus berkembang menjadi konflik terbuka. Menurutnya, komunikasi yang baik antara kepala desa, masyarakat, dan kepolisian dapat menjadi langkah awal untuk mencegah perselisihan semakin meluas.

“Ketika muncul persoalan di tengah masyarakat, jangan sampai emosi justru memperkeruh keadaan. Kedepankan musyawarah, buka ruang dialog, dan cari jalan keluar yang baik. Jangan menggunakan kekerasan atau mengerahkan massa karena hal itu bisa menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.

Ia menilai kepala desa memiliki posisi penting dalam menjaga ketenteraman lingkungan. Sebab, berbagai persoalan yang muncul di masyarakat kerap lebih dahulu diketahui pemerintah desa sebelum sampai kepada aparat kepolisian. Karena itu, hubungan antara kepala desa dan Bhabinkamtibmas diharapkan tidak sebatas koordinasi ketika terjadi masalah, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenali potensi gangguan keamanan sejak dini.

Kapolresta Banyuwangi turut menyinggung keberadaan personel Bhabinkamtibmas yang bertugas mendampingi masyarakat di desa. Meski masih terdapat keterbatasan jumlah anggota sehingga sebagian personel harus menjalankan tugas rangkap, komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian kepolisian.

Sementara, Ketua PKDI Kabupaten Banyuwangi, Budiharto, memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat. Sejumlah hal yang menjadi perhatian para kepala desa turut mengemuka dalam dialog tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan kepentingan masyarakat serta pentingnya kejelasan prosedur dalam menyikapi berbagai persoalan di tingkat desa.

Masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai perlunya komunikasi dan koordinasi yang baik agar setiap persoalan dapat disikapi secara proporsional dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

“Di lapangan, kepala desa menghadapi berbagai persoalan masyarakat yang terkadang tidak sederhana. Kami berharap melalui komunikasi langsung seperti ini, ada ruang untuk bertukar pikiran dan memperoleh arahan agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujar Budiharto.

Dialog semakin berkembang ketika pembahasan menyentuh pemanfaatan pos keamanan lingkungan atau pos kamling. Fasilitas yang selama ini menjadi bagian dari sistem keamanan masyarakat tersebut turut dibahas sebagai sarana untuk memperkuat kerja sama antara warga dan kepolisian.

Selain itu, muncul pula pembahasan mengenai mekanisme perizinan kegiatan, khususnya pentingnya keselarasan pemahaman dan koordinasi antarpihak sesuai kewenangan masing-masing. Berbagai masukan itu memperlihatkan pentingnya komunikasi antara kepolisian dan pemerintah desa, terutama ketika menghadapi persoalan yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.

Tidak hanya membicarakan penyelesaian perselisihan, Kapolresta juga mengajak para kepala desa meningkatkan kepedulian terhadap persoalan keselamatan berlalu lintas dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Kapolresta juga mengingatkan masyarakat agar tidak bertindak main hakim sendiri apabila menemukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penanganan perkara harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pertemuan tersebut, Polresta Banyuwangi berharap komunikasi dengan pemerintah desa semakin terbuka, sehingga berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat dikenali lebih awal dan diselesaikan melalui musyawarah serta pendekatan yang mengedepankan kepentingan bersama.

Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” menjadi landasan untuk terus membangun kedekatan, memperkuat kepedulian, dan menghadirkan rasa aman melalui kerja sama antara kepolisian, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat. Hermawan Susanto

Izin Edar Alat Kesehatan
Primaderma Skincare

Tinggalkan Balasan