Jakarta, jurnalkotatoday.com
Tahun anggaran 2026 nilai belanja pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah mencapai Rp243,7 triliun. Besarnya nilai belanja juga menuntut kualitas pengambilan keputusan yang semakin kuat.
Di tengah digitalisasi dan perbaikan tata kelola pengadaan, risiko penyimpangan tetap perlu diantisipasi, terutama ketika integritas tidak menjadi bagian dari setiap keputusan yang diambil dalam proses pengadaan.
Selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan Program Akademi Kompetensi Pencegahan Korupsi (AKPK) PBJ di Kantor LKPP, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Program ini diarahkan untuk membangun kompetensi sekaligus integritas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam ekosistem pengadaan pemerintah.
Menurut Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak dapat diberantas hanya melalui penindakan. Pendidikan dan pencegahan perlu diperkuat untuk membangun ketahanan moral serta mencegah penyimpangan sejak awal proses pengadaan.
“Korupsi tidak hanya terjadi di lingkup pengadaan, tapi di mana pun ketika integritas tidak dijaga. Karena itu, pendidikan dan pencegahan diperlukan guna mengubah sikap dan moralitas serta membangun ketahanan diri,” katanya, dilansir situs KPK, Rabu (26/8/2026).
Lebih jauh dikatakan, risiko korupsi dalam pengadaan tidak hanya muncul ketika proses tender berlangsung. Risiko tersebut dapat muncul sejak tahap perencanaan kebutuhan dan berlanjut pada penyusunan spesifikasi, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga proses pembayaran.
“Berbagai modus seperti konflik kepentingan, afiliasi tersembunyi, pengaturan pemenang, manipulasi mutu dan harga, serta gratifikasi masih menjadi risiko yang perlu diantisipasi bersama,” ungkapnya.
Untuk itu, penguatan integritas perlu ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan siklus pengadaan, bukan hanya sebagai kepatuhan terhadap prosedur.
Kualitas keputusan pada setiap tahapan menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan belanja pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang sesuai kebutuhan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. PS
