Garut, jurnalkotatoday.com
Forum Masyarakat Pemerhati Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Garut mendesak pemerintah untuk tidak hanya melakukan pembenahan di tingkat pusat, tetapi juga menyelidiki berbagai dugaan praktik yang dinilai sarat konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG di daerah.
Koordinator Forum Masyarakat Pemerhati MBG Kabupaten Garut, Farid Anfasan Muluk, menilai langkah bersih-bersih yang dilakukan pemerintah di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diperluas hingga ke tingkat kabupaten dan kota, agar upaya tersebut berjalan efektif dan menyentuh akar persoalan.
Menurut Farid, berbagai persoalan yang berkaitan dengan dugaan jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga potensi konflik kepentingan justru dinilai lebih masif terjadi di daerah.
“Upaya bersih-bersih di lingkungan BGN tidak cukup hanya dilakukan di tingkat pusat. Praktik-praktik yang diduga berkaitan dengan jual beli titik lokasi SPPG dan konflik kepentingan justru perlu mendapat perhatian serius di daerah. Karena itu, pembersihan harus dilakukan sampai ke tingkat kabupaten dan kota agar benar-benar efektif,” ujar Farid, Kamis (4/6/2026).
Farid mengungkapkan, pihaknya menerima berbagai informasi mengenai adanya pejabat daerah yang diduga terlibat dalam bisnis mitra BGN sebagai pemilik dapur atau SPPG. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri secara transparan guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Kami mendesak BGN dan Satgas BGN Pusat untuk turun langsung ke Kabupaten Garut. Kami juga meminta dilakukan pemantauan dan investigasi terhadap dapur-dapur MBG yang diduga memiliki keterkaitan dengan pejabat tertentu agar semuanya menjadi terang dan tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Forum Masyarakat Pemerhati MBG Kabupaten Garut berencana melakukan audiensi dengan DPRD Garut serta menyampaikan laporan dan aspirasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH), agar dilakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
Farid menegaskan, program MBG merupakan program strategis pemerintah yang harus dijaga dari berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan maupun praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan program MBG benar-benar berjalan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi ruang bagi praktik-praktik yang sarat konflik kepentingan. Jika ada dugaan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, maka harus ditelusuri dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa apabila tidak ada langkah konkret dari BGN dalam waktu dekat, pihaknya mempertimbangkan untuk melakukan aksi penyampaian aspirasi ke Jakarta guna meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Garut.
“Kami berharap BGN segera mengambil langkah tegas. Jika tidak ada respons yang memadai, kami siap menyampaikan aspirasi langsung ke Jakarta agar praktik-praktik yang diduga tidak sehat dalam pelaksanaan MBG dapat segera ditertibkan dan dilakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan,” katanya. Untuk informasi lebih lanjut terus dilakukan upaya konfirmasi ke pihak-pihak terkait. S. Zihad
