Garut, jurnalkotatoday.com
Harga gas LPG bersubsidi 3 kilogram di Kabupaten Garut hingga pertengahan Mei 2026 masih belum kembali normal. Harga gas melon di tingkat pengecer masih bertahan tinggi sejak mengalami kenaikan pada bulan Ramadan lalu.
Di sejumlah warung eceran, LPG 3 kg masih dijual di kisaran Rp23.000 hingga Rp24.000 per tabung. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena dinilai memberatkan kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
Nunung, penjual LPG eceran di Kecamatan Bayongbong, mengatakan harga jual di tingkat warung masih tinggi karena harga dari pangkalan juga belum turun signifikan. “Hingga sekarang kita masih jual Rp24.000 per tabung. Karena dari pangkalan masih di kisaran Rp20.000 per tabung,” ujarnya, Sabtu (16/5/2016).
Menurut Nunung, pada kondisi normal harga LPG 3 kg dari pangkalan biasanya berada di angka Rp18.000 per tabung sehingga pengecer masih bisa menjual dengan harga yang lebih terjangkau kepada masyarakat.
Meski demikian, ia mengakui harga saat ini mulai mengalami sedikit penurunan dibanding beberapa waktu sebelumnya. “Biasanya dari pangkalan itu sebelumnya di kisaran Rp24.000 per tabung. Sekarang sudah terbilang turun sedikit,” ujarnya.
Ia berharap distribusi LPG bersubsidi segera kembali normal agar harga di tingkat masyarakat dapat kembali stabil. “Ya harapan kita setidaknya di pangkalan itu Rp18.000 lah per tabung. Itu bakal normal di warungan,” katanya.
Sementara, seorang pemilik pangkalan LPG di Kecamatan Bayongbong yang enggan disebutkan namanya, menyebut tingginya harga diduga dipengaruhi pasokan yang belum normal. Menurutnya, distribusi tabung gas ke pangkalan masih terbatas dan aturan penyaluran semakin ketat.
“Saya juga tidak tahu, apakah karena pengaruh perang di Iran atau bukan. Tapi pasokan belum normal seperti biasanya. Ke pangkalan sekarang ini agak dibatasi dan aturannya pun agak ketat,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Pemuda-Pemudi Rakyat Garut Bersatu (PPRGB), Ferry Nurdiansyah, meminta Pemerintah Kabupaten Garut bersama Pertamina dan Hiswana Migas melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah pangkalan LPG.
Menurut Ferry, tingginya harga LPG bersubsidi diduga sudah terjadi sejak tingkat pangkalan, bukan hanya di tingkat pengecer. “Saya menduga bahwa melambungnya harga gas bersubsidi ini terjadi bukan hanya di tingkat pengecer warung kecil, melainkan sudah terjadi dari mulai tingkat pangkalan. Oleh sebab itu pemerintah daerah bersama Pertamina wajib memberikan teguran keras terhadap pangkalan yang bermain nakal,” ujarnya, Minggu (17/5/2026).
Ferry menegaskan, harga LPG 3 kg seharusnya tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET), karena telah mendapatkan subsidi dari pemerintah.
“Oleh karena itu, kendati supply gas elpiji 3 kg dikabarkan terbatas, namun harganya harus tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi karena sudah disubsidi oleh pemerintah. Jadi pangkalan pangkalan tidak berhak menaikkan harga gas bersubsidi tersebut,” ujarnya.
Ia juga menilai pengecer di tingkat warung hanya menyesuaikan harga dari pangkalan. “Pengecer warungan tidak mungkin menjual mahal Jika harga dari pangkalannya tidak mahal. Pastinya mereka akan menyesuaikan harga dengan harga yang diberikan oleh pangkalan,” ungkapnya.
Masyarakat berharap pemerintah bersama pihak terkait segera menstabilkan distribusi dan harga LPG 3 kg agar kebutuhan rumah tangga masyarakat kecil tidak semakin terbebani. S. Zihad
