Karimun, jurnalkota.online
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan, setidaknya ada 3 tugas utama dalam rangka mengembangkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB-PB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Kepri, yang terdiri dari BP Batam, BP Bintan (termasuk Tanjungpinang) dan BP Karimun.
“Tugas pertama adalah percepatan pengintegrasian kawasan FTZ Batam Bintan Karimun (BBK) ini sesuai amanat PP No. 41 Tahun 2021, yang mana sampai saat ini belum terealisasi,” ungkap Ansar Ahmad, pada Rapat Bersama BP Kawasan Karimun di BP Kawasan Karimun, Senin (14/2/2022).
Kemudian lanjut Ansar Ahmad, yang juga Ketua Dewan Kawasan FTZ BBK, tugas kedua adalah mendorong percepatan FTZ menyeluruh khusus di wilayah BP Bintan (termasuk Tanjungpinang) dan BP Karimun yang saat ini wilayahnya masih terbatas.
“Sehingga fasilitas FTZ tidak hanya dapat dinikmati oleh pelaku investasi, namun juga oleh masyarakat setempat. Ketidakpastian hukum para investor juga akan tereliminasi nantinya,” ujar Ansar Ahmad.
Terakhir, mengenai remunerasi bagi pegawai BP Karimun yang saat ini masih mengandalkan hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun, belum mendapatkan remunerasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Nanti, saat menghadap Menko (Perekonomian) akan kita dorong kembali permasalahan ini,” kata Ansar Ahmad.
Ansar Ahmad kemudian mengajak semua untuk bersyukur, karena Kepri mendapatkan privilege dengan keberadaan kawasan khusus ini, yang mana tidak semua daerah mendapatkannya.
“Dengan ini kita dapat memacu investasi di daerah. Namun, konsekuensi bagi negara adalah ada beberapa pendapatan negara yang hilang, karena dikonversi menjadi stimulus kepada investor baik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun FTZ seperti pembebasan bea masuk, tax allowance, maupun stimulus lain,” imbuh Ansar Ahmad.
Selanjutnya, Ansar Ahmad memaparkan kelembagaan yang ada pada FTZ di Kepri. Khusus di Batam, Dewan Kawasan FTZ langsung dipimpin oleh Menko Perekonomian, dengan gubernur menjadi anggota Dewan Kawasan bersama beberapa menteri di bidang yang berkaitan dengan keuangan.
“Untuk Bintan dan Karimun, Dewan Kawasan FTZ diketuai oleh gubernur dan bupati atau walikota sebagai wakilnya. Untuk itu, kepala daerah harus tau program BP Kawasan-nya,” kata Ansar Ahmad.
Pada kesempatan itu, Ansar Ahmad juga mendukung percepatan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Karimun.
Menurut Ansar Ahmad, walau lokasinya tidak berada di dalam kawasan FTZ, namun dengan adanya bandara merupakan kunci berkembangnya kawasan FTZ tersebut.
“Kawasan FTZ Karimun, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi,” tutup Ansar Ahmad.
Turut menghadiri rapat ini, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Ketua DPRD Karimun Yusuf Sirat, Sekda Karimun M Firmansyah, Staf Khusus Gubernur Kepri Nazaruddin, Kepala BP Karimun Faisal Rizal, Kepala Bandara Raja Haji Abdullah Fanani Zuhri, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepri dan Kepala OPD Kabupaten Karimun.
Editor: Antoni