Kabupaten Tangerang, jurnalkotatoday.com
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 di SMKN 7 Kabupaten Tangerang menjadi sorotan setelah realisasi belanja pemeliharaan sarana dan prasarana (Sarpras) tercatat mencapai Rp1.371.569.500 atau 31,59 persen dari total dana yang diterima sebesar Rp4.341.600.000 untuk 2.680 siswa.
Angka tersebut melampaui batas maksimal 20 persen yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) BOSP, sementara anggaran Uji Kompetensi Keahlian (UKK) siswa tercatat Rp0 sepanjang tahun anggaran.
Berdasarkan rincian data penyaluran dan penggunaan BOS Tahun 2025 pada platform pencegahan korupsi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peningkatan persentase pada pos pemeliharaan sarpras terjadi dalam dua tahap pencairan.
Menanggapi temuan data tersebut, pihak SMKN 7 Kabupaten Tangerang melalui Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras, Didik, didampingi Operator BOS sekolah membenarkan adanya pembengkakan nominal pada komponen pemeliharaan sarpras.
Operator BOS SMKN 7 menjelaskan, bahwa tingginya angka belanja sarpras disebabkan oleh kesalahan pengkodean rekening belanja saat penginputan data ke dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang bertepatan dengan pergantian bendahara sekolah.
“Memang salah coring waktu itu. Harusnya pembelanjaan di luar Sarpras tidak masuk ke Sarpras, melainkan ke standar isi atau belanja modal,” ujar Operator BOS SMKN 7 saat ditemui di lingkungan sekolah, Kamis (12/11/2026). Istilah coring merujuk pada kesalahan memasukkan kode rekening belanja.
Terkait kosongnya anggaran Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang tercatat Rp0 dalam dua tahap pelaporan, Didik memastikan bahwa kegiatan ujian praktik bagi siswa tetap dilaksanakan. Ia menduga tidak tercatatnya anggaran UKK tersebut juga merupakan imbas dari kesalahan pengkodean saat penginputan sistem.
“Kalau pelaksanaan pasti ada, tidak mungkin SMK tidak ada UKK. Kemungkinannya ya dari tadi itu, karena ada salah coring, pembelanjaan UKK masuk ke sarpras,” jelas Didik.
Terkait perbedaan data antara pengakuan sekolah dan catatan pada platform publik milik KPK, Pihak SMKN 7 menyatakan bahwa kesalahan penginputan tersebut telah direvisi pada tahap perubahan anggaran serta telah melalui proses rekonsiliasi (rekon) bersama Dinas Pendidikan Provinsi melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) dan pemeriksaan aparat pengawas.
Pihak sekolah menjelaskan bahwa data yang masih menampilkan akumulasi belanja sarpras sebesar Rp1,37 miliar dan kekosongan anggaran UKK di situs KPK disebabkan oleh sistem aplikasi tersebut yang dinilai belum memperbarui (update) atau tidak sinkron setelah dilakukan perubahan data.
“Perbaikan sudah, revisi itu sudah, dan pas waktu di-rekon juga sudah. Cuma di JAGA.ID ini sepertinya tidak update dan tidak sinkron di bagian perubahan itu,” ungkap pihak sekolah.
Sebagai informasi, secara teknis data yang ditampilkan pada platform Publik milik KPK ditarik secara otomatis (host-to-host) dari pangkalan data utama pelaporan Kementerian Pendidikan (ARKAS/BOS Salur) yang telah disahkan. Namun, hingga hampir satu tahun, setelah tahun anggaran 2025 berakhir, data pada platform publik tersebut masih menampilkan angka sebelum revisi.
Saat dimintai salinan dokumen pembanding berupa revisi ARKAS, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), maupun Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) akhir tahun 2025, pihak sekolah menyampaikan bahwa arsip dokumen tersebut berada di tingkat Kantor Cabang Dinas (KCD) dan menyarankan konfirmasi lanjutan ke pihak terkait.
Penulis: Firli

