Tanah Datar, jurnalkotatoday.com
Pelaksanaan Musyawarah Nagari (Musnag) RKP di Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat boleh dibilang tampil beda, jika dibandingkan dari 75 Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Di nagari lain terfokus kepada anggota BPRN, Lembaga unsur dan tokoh masyarakat semata, Sementara di Nagari Pariangan menwajibkan 5 orang sarjana per jorong.
“Berangkat dari pengalaman 2 tahun menjabat Wali Nagari, belum banyak perencanaan yang belum tepat sasaran atau belum mendatangkan hasil yang maksimal terhadap peningkatan pembangunan Nagari,” ungkap Wali Nagari Pariangan Tasman, SE, Akt ketika memberikan kata sambutan dalam acara Musnag RKP Nagari Pariangan di aula kantor Wali Nagari setempat, Rabu (25/6/2025).
Dikatakan Wali Nagari Tasman, tanpa mengecilkan arti dari peserta musnag lainnya, ia berharap dengan melibatkan 5 orang sarjana per jorong, usulan dan gagasan yang disampaikan akan lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya, mengingat dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, diharapkan dapat mebawa perubahan bagi nagari pariangan ke depannya.
“Harapan saya, jangan Musnag yang kita gelar hari ini hanya sekedar mejalankan rutinitas tahunan semata. Kita sudah menghabiskan waktu dan pemikiran-pemikiran, tetapi setelah dilaksanakan tahun depan, hasilnya tidak seperti yang Diharapkan,” umgkap Wali Nagari Tasman demi perubahan nagari pariangan ke depannya.
Kepada peserta Musnag RKP, Wali Nagari mengingatkan agar perencanaan dalam diskusi kelompok tetap memperhatikan tentang kegiatan yang berkaitan dengan ketahan pagan. “Mari kita rencakan program yang besifat padat karya, sehingga betul-betul menyentuh masyarakat yang ada di Nagari,” katanya.
Sebelum membuka secara resmi pelaksanaan Musnag RKP Nagari Pariangan, Wakil Ketua BPRN, Aswardi Dt.Tunaro Nan Kuning mengatakan, dalam Musnag hari ini yang penting menjadi catatan atau masuk sekala prioritas menyangkut dengan peningkatan agama, adat dan budaya.
Iya juga mengingatkan, ada hal-hal yang perlu digarisbawahi dalam memajukan kegiatan-kegiatan, terutama dalam menyimak kebijakan pemerintah saat ini yang mengara pada perekonomian, sebab dana Desa atau Nagari itu sekarang yang kurang dari 1 miliar, 20% harus disalurkan kepada ketahanan pagan. “Artinya apa, kalau kami melihat peningkatan perekonomian harus dipikirkan dalam berdiskusi nantinya,” tambahnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Tanah Datar Dapil 3, Saidani Imam, yang mewakili kepala OPD, Forkopinca dan dan undangan lainnya. Debi Putra