Kabupaten Tangerang, jurnalkotatoday.com
Tata kelola dan verifikasi pelaporan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang menuai sorotan.
Penelusuran data terbuka pada platform pencegahan korupsi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan adanya realisasi belanja pemeliharaan sarana dan prasarana (Sarpras) di sejumlah SMK Negeri yang melampaui ambang batas maksimal 20 persen sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025.
Berdasarkan data KPK yang terintegrasi dengan sistem Kementerian Pendidikan, realisasi pemeliharaan sarpras pada SMKN 7 Kabupaten Tangerang tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.371.569.500 atau 31,59 persen dari total anggaran.
Selain itu, alokasi anggaran untuk komponen Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada sekolah tersebut tercatat Rp0.
Menanggapi konfirmasi tertulis, Kepala KCD Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang, Ahmad Suhaeri, memberikan klarifikasi resmi melalui surat bernomor 400.3.8/1364/KCD.KabTgr/2026 tertanggal 12 November 2026.
Dalam surat tersebut, pihak KCD menyampaikan adanya perbedaan angka persentase yang tercatat di laman KPK.
“Terkait angka realisasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp1.371.569.500 atau 31,59 persen sebagaimana disampaikan dalam surat konfirmasi, perlu disampaikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dengan data yang ditampilkan dalam aplikasi ARKAS, yaitu sebesar 11,81 persen,” tulis Ahmad Suhaeri dalam surat balasan resminya.
KCD juga menjelaskan bahwa perbedaan angka tersebut berkaitan dengan pemahaman pengelompokan komponen belanja serta dasar penghitungan persentase anggaran.
Sementara terkait catatan Rp0 pada komponen UKK, KCD menegaskan bahwa kegiatan ujian praktik kejuruan di SMKN 7 tetap dilaksanakan menggunakan dana BOSP tanpa membebankan pungutan kepada orang tua maupun wali murid.
“Sistem ARKAS merupakan instrumen administrasi dan pengelolaan anggaran. Namun, tanggung jawab atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tetap berada pada masing-masing satuan pendidikan sesuai kewenangannya,” lanjut keterangan KCD dalam surat yang sama, seraya menambahkan bahwa pengelolaan BOSP SMKN 7 telah melalui pemeriksaan instansi berwenang.
Penulis: Firli

